Pariwisata, Tak Kenal Maka Tak Sayang

Banyak yang tak percaya kalau pariwisata mampu menjadi core economy bangsa ini. Pariwisata dapat menjadi gerbong lokomotif yang menarik sektor ekonomi lainnya. Pemahaman ini mungkin hanya dipahami bagi mereka yang mempelajarinya, dan mereka yang terjun didalamnya. Namun bagi masyarakat awam, masih banyak yang meragukan pariwisata sebagai prime mover ekonomi. Barangkali Anda salah satunya.

Di Indonesia pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan tercepat pertumbuhannya. Bahkan Presiden Joko Widodo menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan nasional. Setiap tahun, performa pariwisata Indonesia menanjak di saat beberapa komoditas lain, seperti minyak, gas, batu bara, serta kelapa sawit terus merosot. Bukan tidak mungkin, pariwisata akan menjadi core economy negara ini ke depan.

Sebagai salah satu sektor ekonomi, pariwisata mampu menggerakkan perekonomian baik pada level makro hingga mikro. Industri pariwisata mampu memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa. Sektor pariwisata juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang diterima oleh pemerintah melalui pajak dan retribusi. Pengembangan pariwisata juga memberikan manfaat pada terciptanya lapangan kerja. Industri ini bahkan termasuk kategori sektor padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja dari semua level kompetensi, baik dari level eksekutif hingga tenaga kurang terampil. Melalui UMKM pariwisata juga membuka banyak peluang dan ruang bagi perempuan dan anak muda. Selain itu, pariwisata mampu mentransformasikan daerah-daerah yang kurang berkembang menjadi pusat pertumbuhan (growth center) yang mampu menarik investor, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pariwisata.

Pun demikian, ada hal yang paling penting dari pengembangan pariwisata namun banyak diabaikan, adalah kontribusinya dalam menyumbang pendapatan masyarakat dari pengeluaran wisatawan. Pariwisata mampu menghadirkan belanja wisatawan yang langsung diterima oleh masyarakat lokal. Jika potensi pariwisata banyak tersebar hingga ke pelosok-pelosok desa, maka dapat dipastikan pariwisata mampu menjadi alat pemerataan ekonomi paling ampuh yang dapat ditargetkan menyentuh hingga ke level bawah masyarakat.

Selanjutnya, mengenal pariwisata tak cukup hanya dari mengenal untungnya saja. Pariwisata harus dikenal secara holistic, bukan semata-mata sebagai alat ekonomi saja. Pariwisata adalah alat khusus yang tidak hanya mampu menciptakan nilai ekonomis namun juga mendorong kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan. Jika ada praktek pariwisata yang justru merugikan lingkungan atau pariwisata yang justru menggeser ruang masyarakat lokal, hal ini menunjukkan bahwa hakikat pembangunan pariwisata kurang dimengerti secara baik. Pariwisata tidak dikenali sebagai mana mestinya.

Harus Inklusif dan Berkelanjutan

Perlu dipahami, membangun pariwisata tidak hanya serta merta menyusun strategi dalam membangun image baik pariwisata di mata turis, ataupun untuk menjawab ekspektasi dan imajinasi para wisatawan. Pembangunan pariwisata juga semestinya tidak mengabaikan citra pariwisata di mata masyarakat dan juga mampu menjawab ekspektasi dan harapan masyarakat secara positif. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu dipastikan menggunakan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan bertumpu pada rakyat. Praktek pembangunan pariwisata  harus dipastikan mengedepankan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Jangan sampai terjadi Greedy Tourism yaitu pola wisata yang bersifat keserakahan yang justru menyebabkan timbulnya banyak persoalan seperti ketidakseimbangan sosial, kemiskinan dan rusaknya sumber daya alam. Perlu diketahui Greedy Tourism yang biasanya diwakili oleh bentuk pariwisata massal tidak selalu identik dengan kuantitas kunjungan wisatawan, namun juga terkait dengan pembangunan pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam yang massive yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan sosial.

Jangan sampai keyakinan terhadap pariwisata sebagai mimpi pembangunan dan harapan mengakhiri ketertinggalan justru menjadi persoalan ketika memperlihatkan realitas yang berbeda. Pariwisata yang secara luas diyakini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal justru hanya menguntungkan industri pariwisata semata. Intinya, jangan sampai setiap kebijakan pariwisata yang dibuat hanya berorientasi pada kepuasan wisatawan dan keuntungan industri semata, namun mengabaikan hak-hak dan kebutuhan masyarakat lokal.

Jika pariwisata dilihat sebagai sektor unggulan yang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan, maka target pencapaian tentunya tidak sebatas pada banyaknya tingkat kunjungan wisatawan dan tingginya PAD yang diterima. Ukuran keberhasilan yang perlu dilihat adalah seberapa tinggi tingkat keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata, seberapa banyak peluang ekonomi bagi masyarakat lokal dari hadirnya pariwisata.

Memahami pariwisata adalah memahami bagaimana mengelolanya. Tidak hanya sekedar mengenali potensi lalu memasarkannya tanpa memahami pendistribusian manfaat dan keuntungan dari pariwisata itu sendiri. Oleh karenanya, jika ada pengembang pariwisata baik pemerintah atau swasta yang tak 'sayang' dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan, maka sudah barang tentu mereka tidak mengenal pariwisata sebenar-benarnya.